Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Prinsip Kepastian Hukum Dalam Negara Hukum Demokratis

Abstract

Judicial activism yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam praktik ketatanegaraan Indonesia merupakan fenomena yang semakin menguat seiring dengan peranannya sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Aktivisme yudisial ini kerap dipandang sebagai instrumen progresif dalam mengisi kekosongan hukum dan menegakkan nilai-nilai konstitusional, namun di sisi lain menimbulkan persoalan terhadap prinsip kepastian hukum dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana judicial activism Mahkamah Konstitusi mempengaruhi prinsip kepastian hukum serta menganalisis implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial activism berkontribusi dalam penguatan perlindungan hak konstitusional dan adaptasi hukum terhadap perkembangan masyarakat, namun juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan, perluasan kewenangan yudisial, serta ketidakpastian hukum akibat interpretasi yang dinamis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial activism Mahkamah Konstitusi perlu ditempatkan dalam batasan yang proporsional agar mampu menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam kerangka negara hukum demokratis di Indonesia.