Perjanjian Pranikah dan Dampaknya Terhadap Harta Perkawinan di Era Modern

Abstract

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan hukum antara suami dan istri, khususnya dalam aspek harta kekayaan di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji dampaknya terhadap pengelolaan, pemisahan, dan pembagian harta perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian pranikah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kompilasi Hukum Islam, dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas ruang lingkup perjanjian perkawinan. Secara yuridis, perjanjian pranikah memiliki kedudukan sebagai lex specialis yang dapat menyimpangi ketentuan umum mengenai harta bersama. Dampak perjanjian pranikah meliputi perubahan rezim harta perkawinan dari sistem harta bersama menjadi sistem yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, pemberian kewenangan pengelolaan harta secara mandiri, serta pengaturan tanggung jawab terhadap utang. Selain itu, perjanjian pranikah berfungsi sebagai dasar hukum dalam pembagian harta setelah perceraian, memberikan kepastian hukum, serta meminimalisir potensi sengketa harta gono-gini. Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum privat, tetapi juga sebagai sarana rekayasa hukum yang mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan di tengah dinamika masyarakat modern.
Kata kunci: perjanjian pranikah, harta perkawinan, kepastian hukum, perceraian, hukum Indonesia.