Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Terhadap Penyalahgunaan Sistem Outsourcing

Abstract

Penelitian ini menganalisis jaminan kepastian hak dan kedudukan pekerja outsourcing dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan yang baru, yang mencakup pengaturan hubungan kerja, pemenuhan hak normatif, serta mekanisme perlindungan terhadap potensi pelanggaran oleh pemberi kerja maupun perusahaan alih daya. Transformasi regulasi ini membawa perubahan signifikan dengan menghapus batasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, yang di satu sisi meningkatkan efisiensi namun di sisi lain memperbesar risiko ketidakpastian kerja dan eksploitasi. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi pemenuhan hak-hak normatif serta mengidentifikasi pola penyalahgunaan dalam praktik industrial. Secara normatif, instrumen perlindungan ketentuan yang menjamin keberlangsungan hubungan kerja dan perlindungan hak pekerja ketika terjadi pengalihan perusahaan atau kepemilikan usaha, jaminan sosial, dan uang kompensasi PKWT telah diatur untuk menjamin keberlangsungan kerja. Namun, efektivitasnya sering terkikis oleh praktik penyalahgunaan seperti kontrak berulang (recurring) PKWT, disparitas upah, dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan preventif saat ini belum cukup tanpa penegakan hukum yang kuat. Rekomendasi strategis meliputi ratifikasi Konvensi ILO Nomor 181, penguatan kapasitas pengawas, dan penerapan Tanggung jawab bersama secara tanggung renteng antara perusahaan pengguna dan perusahaan penyedia jasa untuk menjamin keadilan bagi pekerja.