Hambatan Pasar Buatan dan Kedaulatan Konsumen: Analisis Potensi Pembatasan Ritel Modern dalam Kebijakan Afirmatif Koperasi Desa Merah Putih Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum terhadap potensi pembatasan ritel modern dalam kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk hambatan pasar buatan (artificial barrier to entry) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menganalisis implikasinya terhadap kedaulatan konsumen (consumer sovereignty) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha dan resistensi publik terhadap efektivitas Koperasi Desa Merah Putih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan perkoperasian, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen KPPU, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai potensi pembatasan ritel modern dalam kebijakan afirmatif Koperasi Desa Merah Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif terhadap Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya memiliki legitimasi konstitusional dan sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Namun demikian, apabila implementasinya dilakukan melalui pembatasan operasional, perizinan, ekspansi, atau akses pasar bagi ritel modern tanpa dasar objektif dan proporsional, maka kebijakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai artificial barrier to entry karena menciptakan hambatan pasar yang bersumber dari regulasi. Selain itu, pembatasan tersebut berpotensi mengurangi kebebasan memilih konsumen, menurunkan tekanan kompetitif dalam pasar, dan mempersempit alternatif pilihan yang tersedia bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan Koperasi Desa Merah Putih idealnya dilakukan melalui peningkatan daya saing dan kapasitas kelembagaan koperasi tanpa mengurangi prinsip persaingan usaha yang sehat dan kedaulatan konsumen.