Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Abstract
Tujuan penelitian ini membahas tentang evaluasi dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kerangka Kualifikasi Indonesia (KKNI). Adapun model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi proses dengan menggunakan 5 siklus, yaitu proses identifikasi masalah/agenda setting, proses perumusan kebijakan, proses adopsi/legitimasi, proses implementasi, dan proses evaluasi dengan tujuan agar dapat menjadi bagian evaluasi perbaikan kurikulum selanjutnya. Adapun hasil yang didapatkan yaitu bahwa pemberlakuan kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI yang diberikan oleh pemerintah secara rasional dapat dipertanggungjawabkan; penetapan bertujuan untuk mendapatkan landasan yang kuat dari Peraturan Presiden tentang KKNI; Kebijakan K-PT berbasis KKNI ini menunjukkan adanya adopsi atas kebijakan global sehingga mereduksi Visi, Misi, perguruan tinggi menjadi sekadar institusi pemasok “tenaga kerja†untuk kebutuhan industri; Proses implementasi KKNI di perguruan tinggi utamanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rumusan kebijakan KKNI yang belum dipahami dengan baik oleh semua perguruan tinggi, dan itu terbukti dengan adanya variasi pemahaman tentang KKNI, termasuk juga dengan sumber daya manusia, dana dan akses informasi; penerapan KKNI di perguruan tinggi pada umumnya belum menghasilkan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas lulusan, demikian juga untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Sehingga disarankan banyak hal kepada pemerintah, pengelola perguruan tinggi, dan para dosen Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan Publik; Kurikulum; Perguruan Tinggi; KKNIReferences
Abidin, Said Zainal. (2016), Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
Agustino, Leo. (2008), Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: AlfaBeta.
Blackmore, P., & Kandiko, C. (2012). Strategic curriculum change: Global trends in universities. Abingdon: Routledge.
Doll Jr., W.E. (2002). Ghosts and the Curriculum, in W. E. Doll Jr. and N. Gough (eds), Curriculum visions. New York, NY: Peter Lang.
Dunn, William N. (2013), Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University.
Dye, Thomas R. (1978), Understanding Public Policy. Florida: Euglewood Cliffs.
Paristiyanti. Dkk. (2016). Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti Dirjen Belmawa.
Parsons, Wayne. (2006), Public Policy. Jakarta: Kencana.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Suntoro, Irawan dan Hariri, Hasan. (2015), Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syafaruddin. (2008) Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UNESCO. (2014). HigHer education in asia: Expanding Out, Expanding Up. UNESCO Institute for Statistics
Wahab, Abdul Solichin. (2008), Pengantar Analisis Kebijakan. Malang: UMM Press.
Wibawa, Samodra. (2006), Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.
Widodo, Joko. (2006) Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
Winarno, Budi. (2007), Kebijakan Publik: Teori, Proses, Kasus. Jakarta: Center of Academic Publishing Serivice.