MEMAHAMI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH & MENGAPA BERSIFAT ACCESOIR (UU NO 4 TH 1996)

Abstract

Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah di dalam memperoleh kredit pada bank umum mengacu kepada UU No. 4 Tahun 1996, yang mengatur lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Benda yang dijadikan hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (droit de suite). Pengikatan hak tanggungan bersifat accesoir artinya ikatan dari perjanjian pokok dimana perjanjian hak tanggungan tersebut ada apabila telah ada perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian yang ditimbulkan hubungan hukum hutang piutang, sehingga akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokoknya (Pasal 10 ayat (1) UUHT). Tujuan dari kegiatan PKM adalah untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat mengenai hak tanggungan, aturan hukum pelaksanaan hak tanggungan atas tanah, dan pengikatan hak tanggungan yang bersifat accesoir. Metode pelaksanaan dengan pemberian seminar kepada masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Hasil pelaksanaan PKM yaitu masyarakat mengetahui bagaimana melakukan pendaftaran dan perlindungan hukum hak tanggungan atas tanah, dengan demikian masyarakat (debitur) dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak merasa khawatir karena mendapatkan kepastian dari kreditur, begitu pula sebaliknya kreditur mendapatkan kepastian dari debitur hak atas tanah yang dimilikinya.