Otonomi Daerah Dan Efektivitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Pakualam Serpong Utara Tangerang Selatan
Keywords:
Otonomi Daerah, Efektivitas, Pelayanan PublikAbstract
Tujuan penelitian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan otonomi daerah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas layanan publik kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikannya kepada instansi pemerintah dalam hal ini kelurahan Pakualam. Metode pelaksanaan dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan pemberikan contoh kasus yang pernah terjadi. Hasil kegiatan Masyarakat Kelurahan Pakualam dalam pemahaman hukum tentang tujuan otonomi daerah sudah meningkat dan memahami prosedur pengawasan terkait pelayanan publik.
References
Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan Municipality in Figure 2019, BPS Kota Tangerang Selatan, CV. Putra Jaya.
Goetsch & Davis dalam S.Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo.
Hamid, Abdul, Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Academica Fisip Untad, Vol.03 No. 01 Februari 2011.
Manan, Bagir, “Tugas Sosial Pemerintahan
Daerah:, opini, Pikiran Rakyat, 28
November 2008.
Ratminto & Winarsih, Atik Septi, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Scott Davidson, Human Rights, Buckingham, Open University Press, 1993, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Hak Asasi Manusia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1994, dalam Zainal Muttaqien, Dicky Risman, Susi Dwi Harijanti, “Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaranâ€, Laporan Akhir Penelitian Andalan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung: UNPAD, 2010).
Saefullah dalam Abdul Hamid, Otonoi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Academica, Vol. 03 No. 01 PEBRUARI 2011.
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--internalisasi-standar-pelayanan-publik diakses pada 12 Oktober 2019.
https://jakarta.kemenkumham.go.id/download/karya-ilmiah/pelayanan-publik/5-budaya-birokrasi-pelayanan-publik/ dikutip dari Muhaimin, “Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Reinforcing Public Service Provision by Public Information Dispute Settlement)â€, JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018 : 213 - 226.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Penulis yang artikelnya diterbitkan pada Jurnal Bhakti Hukum ini menyetujui persyaratan berikut:
Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
Perjanjian kontrak tambahan dapat dilakukan oleh penulis, yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (mis., Dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan. Lihat (The Effect of Open Access).