Strategi Manajemen Kas Daerah dalam Menjaga Likuiditas APBD

Studi Kasus pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat

Authors

  • Syaharuddin Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

DOI:

https://doi.org/10.32493/jaras.v6i1.58189

Keywords:

Manajemen Kas Daerah, Likuiditas APBD, Bendahara Umum Daerah

Abstract

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika manajemen kas daerah pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat dalam merespons tekanan likuiditas operasional akibat ketidaktercapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2025. Penelitian ini bermaksud merumuskan strategi manajerial yang adaptif dan berkelanjutan guna menjaga resiliensi fiskal daerah.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan deskriptif. Studi kasus dilakukan pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat dalam fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Data bersumber dari dokumen APBD Sulawesi Barat 2025, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sulawesi Barat 2025, dan Laporan Arus Kas (LAK) Sulawesi Barat tahun 2025, yang divalidasi melalui teknik triangulasi dokumen dan praktik manajerial di lapangan.

Hasil Temuan penelitian menunjukkan bahwa tekanan likuiditas APBD tahun 2025 dipicu oleh rendahnya realisasi PAD yang hanya mencapai 77,12%, sehingga menyebabkan penurunan neto kas sebesar Rp36,10 miliar. Kondisi ini menciptakan timing mismatch antara penerimaan dan belanja wajib yang kaku. Strategi manajerial yang terbukti efektif dalam menjaga saldo kas akhir pada level aman (Rp5,09 miliar) adalah penerapan cash-constrained control melalui pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD) yang selektif, penetapan skala prioritas pembayaran, serta penjadwalan ulang belanja non-prioritas.

Implikasi Secara praktis, penelitian ini membuktikan bahwa strategi yang telah diambil oleh BPKPD Sulawesi Barat telah menghindarkan APBD Sulawesi Barat 2025 dari defisit dan menjaga likuiditasnya sepanjang tahun. Meski begitu, penjadwalan ulang pembayaran kepada beberapa pihak ketiga.

 

References

Adisasmita, R. (2011). Pembiayaan pembangunan daerah. Graha Ilmu.

Akhmad. (2019). Manajemen keuangan daerah dalam era otonomi daerah. Azia Publishing.

Bastian, I. (2015). Akuntansi untuk kecamatan dan desa. Erlangga.

Darise, N. (2008). Akuntansi keuangan daerah (Akuntansi sektor publik). PT Indeks.

Darlis, D., et al. (2022). Determinants of Local Government Financial Performance: Evidence from Indonesia. Journal of Accounting and Investment, 23(1).

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.

Fozzard, A. (2001). The basic budgeting problem (Working Paper 147). Overseas Development Institute, Centre for Aid and Public Expenditure.

Gade, M. (2012). Akuntansi pemerintahan. Salemba Empat.

Ghofar, A., Eryanto, D., & Lestari, T. R. (2024). Manajemen kas daerah: Teori dan praktik. Universitas Brawijaya Press.

Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik. Salemba Empat.

Janssen, M., & Helbig, N. (2021). Focus on data-driven policy-making: A systematic literature review and a conceptual framework for data-driven policy-making. Government Information Quarterly, 38(1), 101541.

Kuncoro, H., & Pambudi, D. (2014). The economic impacts of government spending cut: The case of Indonesia. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 5(2), 120–135.

Lasswell, H. D. (1951). The political writings of Harold D. Lasswell. Free Press.

Mahmudi, S. E. (2020). Pengaruh corporate governance, likuiditas, leverage dan inflasi terhadap financial distress (Studi empiris pada perusahaan food and beverage yang listing di BEI 2015-2019) [Skripsi tidak diterbitkan].

Mamesah, & Halim. (2012). Kinerja keuangan daerah.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Andi.

Mikesell, J. L. (2014). Fiscal administration: Analysis and applications for the public sector. Cengage Learning.

Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative research: A study of higher education policy-making. Qualitative Research, 20(2), 160-173.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Public sector accounting. Salemba Empat.

Potter, B. H., & Diamond, J. (1999). Guidelines for public expenditure management. International Monetary Fund (IMF).

Premchand, A. (1999). Public financial management: Getting the basics right. In Governance, corruption and public financial management (pp. 47–88). Asian Development Bank.

Ridder, H. G. (2020). Case study research: Approaches, methods, contribution. Johannes Herrmann Verlag.

Rubin, I. S. (2016). The politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing. CQ Press.

Schick, A. (1998). A contemporary approach to public expenditure management. World Bank.

Shah, A. (Ed.). (2007). Participatory budgeting. World Bank Publications.

Simanjuntak, M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah: Likuiditas, Solvabilitas, dan Efektivitas. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.

Siregar, B. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintahan terhadap audit delay laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(2), 89–106.

Sugiarso, G. (2010). Manajemen keuangan sektor publik. Media Pressindo.

Yuhertiana, I., et al. (2022). Fiscal Resilience in Local Government: A Qualitative Study. International Journal of Public Sector Management.

Downloads

Published

2026-02-18

How to Cite

Syaharuddin. (2026). Strategi Manajemen Kas Daerah dalam Menjaga Likuiditas APBD: Studi Kasus pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat . Jurnal Arastirma, 6(1), 11–24. https://doi.org/10.32493/jaras.v6i1.58189

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.