Strategi Manajemen Kas Daerah dalam Menjaga Likuiditas APBD
Studi Kasus pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat
DOI:
https://doi.org/10.32493/jaras.v6i1.58189Keywords:
Manajemen Kas Daerah, Likuiditas APBD, Bendahara Umum DaerahAbstract
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika manajemen kas daerah pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat dalam merespons tekanan likuiditas operasional akibat ketidaktercapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2025. Penelitian ini bermaksud merumuskan strategi manajerial yang adaptif dan berkelanjutan guna menjaga resiliensi fiskal daerah.
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan deskriptif. Studi kasus dilakukan pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat dalam fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Data bersumber dari dokumen APBD Sulawesi Barat 2025, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sulawesi Barat 2025, dan Laporan Arus Kas (LAK) Sulawesi Barat tahun 2025, yang divalidasi melalui teknik triangulasi dokumen dan praktik manajerial di lapangan.
Hasil Temuan penelitian menunjukkan bahwa tekanan likuiditas APBD tahun 2025 dipicu oleh rendahnya realisasi PAD yang hanya mencapai 77,12%, sehingga menyebabkan penurunan neto kas sebesar Rp36,10 miliar. Kondisi ini menciptakan timing mismatch antara penerimaan dan belanja wajib yang kaku. Strategi manajerial yang terbukti efektif dalam menjaga saldo kas akhir pada level aman (Rp5,09 miliar) adalah penerapan cash-constrained control melalui pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD) yang selektif, penetapan skala prioritas pembayaran, serta penjadwalan ulang belanja non-prioritas.
Implikasi Secara praktis, penelitian ini membuktikan bahwa strategi yang telah diambil oleh BPKPD Sulawesi Barat telah menghindarkan APBD Sulawesi Barat 2025 dari defisit dan menjaga likuiditasnya sepanjang tahun. Meski begitu, penjadwalan ulang pembayaran kepada beberapa pihak ketiga.
References
Adisasmita, R. (2011). Pembiayaan pembangunan daerah. Graha Ilmu.
Akhmad. (2019). Manajemen keuangan daerah dalam era otonomi daerah. Azia Publishing.
Bastian, I. (2015). Akuntansi untuk kecamatan dan desa. Erlangga.
Darise, N. (2008). Akuntansi keuangan daerah (Akuntansi sektor publik). PT Indeks.
Darlis, D., et al. (2022). Determinants of Local Government Financial Performance: Evidence from Indonesia. Journal of Accounting and Investment, 23(1).
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
Fozzard, A. (2001). The basic budgeting problem (Working Paper 147). Overseas Development Institute, Centre for Aid and Public Expenditure.
Gade, M. (2012). Akuntansi pemerintahan. Salemba Empat.
Ghofar, A., Eryanto, D., & Lestari, T. R. (2024). Manajemen kas daerah: Teori dan praktik. Universitas Brawijaya Press.
Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik. Salemba Empat.
Janssen, M., & Helbig, N. (2021). Focus on data-driven policy-making: A systematic literature review and a conceptual framework for data-driven policy-making. Government Information Quarterly, 38(1), 101541.
Kuncoro, H., & Pambudi, D. (2014). The economic impacts of government spending cut: The case of Indonesia. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 5(2), 120–135.
Lasswell, H. D. (1951). The political writings of Harold D. Lasswell. Free Press.
Mahmudi, S. E. (2020). Pengaruh corporate governance, likuiditas, leverage dan inflasi terhadap financial distress (Studi empiris pada perusahaan food and beverage yang listing di BEI 2015-2019) [Skripsi tidak diterbitkan].
Mamesah, & Halim. (2012). Kinerja keuangan daerah.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Andi.
Mikesell, J. L. (2014). Fiscal administration: Analysis and applications for the public sector. Cengage Learning.
Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative research: A study of higher education policy-making. Qualitative Research, 20(2), 160-173.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Public sector accounting. Salemba Empat.
Potter, B. H., & Diamond, J. (1999). Guidelines for public expenditure management. International Monetary Fund (IMF).
Premchand, A. (1999). Public financial management: Getting the basics right. In Governance, corruption and public financial management (pp. 47–88). Asian Development Bank.
Ridder, H. G. (2020). Case study research: Approaches, methods, contribution. Johannes Herrmann Verlag.
Rubin, I. S. (2016). The politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing. CQ Press.
Schick, A. (1998). A contemporary approach to public expenditure management. World Bank.
Shah, A. (Ed.). (2007). Participatory budgeting. World Bank Publications.
Simanjuntak, M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah: Likuiditas, Solvabilitas, dan Efektivitas. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.
Siregar, B. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintahan terhadap audit delay laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(2), 89–106.
Sugiarso, G. (2010). Manajemen keuangan sektor publik. Media Pressindo.
Yuhertiana, I., et al. (2022). Fiscal Resilience in Local Government: A Qualitative Study. International Journal of Public Sector Management.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Syaharuddin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
Penulis memiliki hak cipta artikel dan menyerahkan kepada jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah di bawah persyaratan Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0)
yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.Penulis dapat masuk ke dalam pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas karya awalnya publikasi dalam jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan (Lihat The Effect of Open Access).

