PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, kekerasan seksual semakin banyak terjadi dengan berbagi motif yang beragam. Berbagai kebijakan maupun strategi kini pun pemerintah keluarkan demi menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban. Berdasarkan uraian hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, berlandaskan karena kasus kejahatan asusila yang terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah segera mengeluarkan lagi peraturan perundangan-undangan yang juga mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun pada faktanya, angka korban perempuan pelecehan seksual dari sebelum sampai sudah adanya UU TPKS tetap naik setiap tahunnya. Kedua, dalam kebijakan pembangunan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terdapat beberapa kendala menurut KUHP dan UU TPKS. Kendala perkembangan kekerasan seksual menurut KUHP dan dalam perkembangannya menurut UU TPKS terdapat kendala dalam beberapa substansinya. Adapun substansinya yang menjadi sorotan ialah substansi hukum, substansi formil, struktur hukum dan budaya hukum.