AKIBAT HUKUM MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
LEGAL CONSEQUENCES OF DELAYING PAYMENT OF LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION TAX (BPHTB) ON TRANSFER OF LAND RIGHTS
Keywords:
BPHTB;, BPHTB; Validasi Pajak;, Pengalihan Hak.Abstract
As a result of taxes imposed on the Indonesian people in line with legal requirements, the Republic of Indonesia receives a substantial amount of money. In addition to the MVT, each region's land and building acquisition tax (BPHTB) is a crucial supplementary municipal tax. Every area has its own system for taxing the purchase of land and buildings, according to its own needs. When rights to land or buildings are transferred, whether by sale and purchase, inheritance, grant, or division of joint rights, the relevant parties are obligated to pay the land and building acquisition tax (BPHTB). Tax and levies are regulated by Law Number 28 of 2009, which establishes this tax. Although some individuals wait until the last minute to pay the property Acquisition tax, it is necessary for the administration of property rights transfers. The motivation behind the title of this research is to provide guidance to those concerned in a case where the transfer of legal and legitimate land rights is affected by the suspension of the payment of land and building purchase tax.
References
Agus, Raden Suparman, Prinsip Self Assessment Menurut Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia, https://aguspajak.com/2018/01/23/
Aprianto, Bonus Hernanda, problematika validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas temuan hasil verifikasi lapangan nilai bangunan tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak dan nilai perolehan objek pajak, Surabaya Universitas Surabaya, (2014) : 5.
BPK RI, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 BPN RI, “Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 5/SE/IV/2013 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah
DPR RI, undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Kementrian Keuangan, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan wali kota depok nomor 4 tahun 2021, tentang perubahan atas peraturan wali kota depok nomor 45 tahun 2013 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kota depok.
Peraturan wali kota depok nomor 4 tahun 2021, tentang perubahan atas peraturan wali kota depok nomor 45 tahun 2013 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kota depok.
Peraturan Wali Kota Depok, nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan wali kota depok