PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) TERHADAP BADAN HUKUM ORGANISASI DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT

Perlindungan

Abstract

Organisasi masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat saat ini banyak sekali bermunculan. Akibat berkembangnya Organisasi Masyarakat yang semakin besar anggotanya, berdampak konflik di dalam organisasi tersebut. Dampak dari konflik tersebut yang pada akhirnya sengketa untuk saling mempertahankan, memperebutkan aset, profil dari nama dan lambang, pendukung dalam organisasi tersebut. Dengan berbagai cara dilakukan agar mendapatkan suatu dukungan atas anggotanya, mempertahankan lambang dan logonya, dan diakui legalitasnya oleh pemerintah maka organisasi tersebut mendaftarkan badan hukum ke Direktorat Jendral  Administrasi Hukum Umum ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana sistem dalam Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum bisa menerbitkan Surat Keputusan tentang 13 Badan Hukum dengan nama organisai yang sama. Apakah putusan Nomor 619 K/TUN/2018 sudah sesuai dengan undang-undang yang di terapkan dalam keputusan dan memenuhi keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dengan cara normative kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya banyaknya badan hukum dengan nama organisasi yang sama,lambang dan logo yang sama mengakibatkan konflik internal organisasi dan mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat. Putusan Pengadilan pada putusan Nomor 619K/TUN/2018 meskipun sudah inkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi dalam prakteknya hasil dari putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan.