PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Penegakan

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan diskresi  dalam penegakan hukum pidana dan bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana ditinjau dari aspek penal policy. Pengaturan diskresi kepolisian tidak hanya pada aturan yang tertulis namun juga terhadap aturan yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam penerapan diskresi kepolisian  tetap berupaya dalam pelaksanaanya berpedoman pada garis-garis kebijakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian yang memadukan antara teori-teori doktrin serta aturan hukum. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu dengan memilah data sekunder dan data primer kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini untuk kemudian diambil kesimpulan.Hasil dari penelitian ini ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam penerapan diskresi tidak hanya mengacu pada peraturan yang tertulis namun juga pada aturan yang tidak tertulis yaitu UU no 2 tahun 2002, UU no 8 tahun 1981, KUHP pasal, 48,50,51, peraturan pemerintah no 2 tahun 2003, peraturan kapolri no 14 tahun 2012, dan peraturan kapolri no 14 tahun 2011. Penerapan diskresi  dalam penegakan hukum pidana dari aspek penal policy bahwa tindakan hukum yang terukur dilakukan oleh anggota kepolisian  dalam penegakan hukum pidana tidak harus berpedoman kepada aturan-aturan tertulis agar segala tindakan yang dilakukan bisa berhasil dan perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang sudah dilakukan terobosan dalam hal penerapan diskresi walaupun perbuatan pidananya masuk dalam unsur-unsur serta dapat dipertanggung jawabkan namun tidak dilakukan proses pidana karena implikasi akan merugikan hak-hak korban jadi dalam hal ini hak korban lebih diutamakan.