DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN

Abstract

Tindak Pidana Penadahan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan Hukum Tindak pidana penadahan didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahtan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Tindak Pidana Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (rechtssicherheit), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (fiat justitia et pereat mundus). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (zweekmassigkeit), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (gerechtigheit), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukumharus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.