A PERTANGGUNGJAWABAN OPERASIONAL NATO DALAM SENGKETA SERANGAN UDARA ANALISIS KRITIS ATAS MODEL CLAIMS COMMISSION

PERTANGGUNGJAWABAN OPERASIONAL NATO DALAM SENGKETA SERANGAN UDARA ANALISIS KRITIS ATAS MODEL CLAIMS COMMISSION

Abstract

NATO’s airstrike operations have repeatedly generated civilian casualties and infrastructure damage, yet accountability mechanisms remain fragmented and rely heavily on ad hoc Claims Commissions. This research addresses the core question: to what extent can the Claims Commission model ensure legal certainty and provide effective remedies for victims of NATO airstrikes? Positioning itself as a critical examination of accountability gaps and authority asymmetries within international organizations, this paper analyzes how operational conduct escapes conventional international judicial oversight. Employing a normative legal methodology that reviews NATO SOFA provisions, investigative reports, claims settlement practices, and academic literature from 2020–2025, the study evaluates the structure, procedures, and limitations of Claims Commissions. The findings reveal that these mechanisms lack binding legal force, suffer from minimal transparency, and fail to guarantee equitable access to remedies, falling short of modern accountability standards. This research therefore concludes that NATO requires a reformed operational accountability framework supported by an independent, transparent, and digitalized standing claims body.

Serangan udara yang dilakukan oleh NATO dalam berbagai operasi militer kerap menimbulkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur, namun mekanisme pertanggungjawaban atas dampak tersebut masih lemah dan bergantung pada model Claims Commission yang bersifat ad hoc. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: sejauh mana Claims Commission mampu memberikan kepastian hukum dan pemulihan yang efektif bagi korban serangan udara NATO? Kajian ini menempatkan diri sebagai analisis kritis terhadap kekosongan norma dan asimetri kewenangan dalam pertanggungjawaban organisasi internasional, khususnya ketika operational conduct berada di luar kerangka pengadilan internasional konvensional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis dokumen NATO SOFA, laporan investigatif, praktik claims settlement, serta literatur akademik 2020–2025, penelitian ini menelaah struktur, prosedur, dan batasan Claims Commission. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, minim transparansi, dan tidak menyediakan akses remediasi setara bagi korban, sehingga tidak memenuhi standar akuntabilitas modern. Temuan ini menegaskan

perlunya pembaruan model pertanggungjawaban operasional NATO melalui skema standing claims body yang lebih independen, transparan, dan terdigitalisasi.