ANALISIS YURIDIS TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM

Abstract

Pernikahan memberikan dorongan yang signifikan bagi perjalanan hidup manusia. Menurut sifat masing-masing, pengantin baru masing-masing akan memikul banyak tanggung jawab dan beban setelah pernikahan. Kemudian muncul isu-isu, paling sering terkait dengan pernikahan, dan lebih khusus lagi, pernikahan antar anak di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan menetapkan batasan-batasan tertentu untuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan praktik-praktik yang tercantum di bawah ini melanggar batasan-batasan tersebut. Bagaimana jika, bagaimanapun, pernikahan masih mengikat secara hukum? Secara khusus, sebagai semacam remunerasi perkawinan. Saya menulis blog ini untuk mempelajari tentang konsekuensi hukum dari memberikan pengecualian kepada anak-anak dan prosedur dispensasi dalam pernikahan yang melibatkan mereka. Penelitian normatif inilah yang digunakan untuk menulis skirpsi. Proses melakukan penelitian hukum melalui pemeriksaan dokumen perpustakaan dikenal dengan penelitian normatif. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur, menurut kesimpulan susunan jurnal ini. Konsekuensi lebih lanjut dari mengizinkan pengecualian di bawah umur adalah bahwa anak di bawah umur tersebut tidak lagi dianggap sebagai anak di bawah umur dan dengan demikian dapat menjalankan kegiatan hukumnya sendiri atau tidak lagi tunduk pada kewenangan orang tuanya.