PERANAN ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PERADILAN: DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Abstract

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, para pihak wajib mematuhi putusan tersebut secara sukarela dengan itikad baik. Hal ini karena sebelum putusan dibuat, mereka telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase, termasuk menerima segala konsekuensi dari proses tersebut. Dengan adanya Undang-undang Arbitrase, diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dapat menjadi lebih baik, karena adanya jaminan bahwa putusan arbitrase, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dapat dilaksanakan secara efektif di Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian bisnis yang mengikat kedua belah pihak, pada prinsipnya berfungsi sebagai dasar untuk membatasi hak para pihak untuk mengajukan sengketa atau perbedaan pendapat yang termuat dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada prinsip dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Arbitrase, asas pacta sunt servanda, serta asas kebebasan berkontrak.