PEMANFAATAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH LAUT: KONFLIK PENERBITAN SHM/HGB PADA PESISIR DI KABUPATEN TANGERANG

Abstract

Kasus pagar laut di Tangerang memunculkan persoalan hukum agraria yang kompleks. Penerbitan hak atas tanah seperti SHM dan HGB di kawasan yang secara geografis termasuk wilayah laut tidak hanya melanggar batas objek hak atas tanah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tetapi juga menimbulkan benturan norma dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SHM dan HGB di area laut tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan asas public domain wilayah perairan, dan mengakibatkan sertifikat tersebut cacat hukum yang berimplikasi pada batal demi hukum. Selain itu, praktik ini berdampak pada terganggunya hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan, terhadap akses dan pemanfaatan ruang laut. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan administratif, serta penegasan larangan penerbitan hak atas tanah di laut untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi kepentingan umum.