Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PPU- XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Abstract

Penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 menetapkan batas calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum tata negara. Putusannya tersebut menimbulkan polemik karena Mahkamah Konstitusi menetapkan suatu peraturan dengan menetapkan norma baru yang mengatur seseorangorang yang belum berusia 40 tahun menetapkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden atas kemungkinan bencana atau sedang melakukan tugas yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual. Sumber bahan hukum mandiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan lanjutan yang dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI/2023 mempertimbangkan adanya praktik aktivisme peradilan yang menyebabkan penyimpangan fungsi Mahkamah Konstitusi dari legislator negatif menjadi legislator positif. Selain itu, putusannya tersebut juga menimbulkan kontroversi terkait independensi hakim konstitusi dan dugaan pelanggaran dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi dari putusannya ini tidak hanya berdampak pada perkembangan hukum tata negara, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusi di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, batas usia, calon Presiden dan Wakil Presiden, aktivisme peradilan, hukum tata negara