KOMPLEMENTARITAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA MEMUTUS IMPUNITAS TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Abstract

Krisis kemanusiaan yang terus menimpa etnis Rohingya mengalami eskalasi signifikan pasca-kudeta militer tahun 2021 di Myanmar, di mana masalah ini bertransformasi dari diskriminasi sistemik lokal menjadi isu kejahatan transnasional yang kompleks, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan migran di Asia Tenggara. Penelitian ini mengkaji Upaya memutus impunitas hukum pidana internasional dan kerangka hukum nasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, dengan fokus khusus pada gelombang kedatangan pengungsi ke Indonesia sepanjang periode 2021 hingga 2025. Penelitian ini mengkaji bentuk proteksi hukum yang diperuntukkan bagi pengungsi Rohingya serta mengevaluasi hubungan antara instrumen pidana internasional dan penegakan hukum nasional, terutama ketika peradilan internasional menghadapi kebuntuan yurisdiksi. Beberapa dokumen hukum utama, termasuk Statuta Roma 1998, UNTOC, serta aturan domestik seperti UU No. 21/2007 dan Perpres No. 125/2016, dibedah dalam studi yuridis-doktriner ini melalui kombinasi pendekatan statutori, konsep hukum, dan analisis yurisprudens Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Statuta Roma menyediakan landasan teoretis yang kokoh untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, penegakan praktisnya sangat terhambat oleh keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan kendala geopolitik karena Myanmar bukan merupakan negara pihak. Namun, berdasarkan prinsip komplementaritas, sistem hukum domestik di negara tujuan pihak ketiga seperti Indonesia memegang peran yang sangat krusial. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi kekosongan hukum dan memutus impunitas, diperlukan optimalisasi penegakan hukum domestik melalui penerapan yurisdiksi universal serta pembentukan kerja sama regional, seperti Gugus Tugas Bersama (Joint Task Force) di Asia Tenggara, guna memberantas jaringan transnasional yang mengeksploitasi pengungsi rentan sekaligus menyelaraskan asas kedaulatan negara dengan hukum kemanusiaan universal