PERAN DPR DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MD3

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, menekan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Besarnya alokasi anggaran yang digunakan dalam program ini menuntut adanya pengawasan yang efektif guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penggunaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta mengkaji peran DPR dalam pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan APBN, termasuk anggaran Program Makan Bergizi Gratis, melalui berbagai instrumen pengawasan seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, fungsi komisi, Badan Anggaran, serta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan tersebut berperan penting dalam mencegah penyimpangan anggaran, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, dan mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.