PERLINDUNGAN HUKUM HAK NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI DALAM PERKARA CERAI DALAM CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA

Abstract

Meningkatnya jumlah perkara cerai gugat di Indonesia memunculkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi mantan istri, terutama mengenai pemberian nafkah iddah. Meskipun hukum positif telah mengatur kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak tertentu setelah perceraian, pengaturan mengenai nafkah iddah dalam perkara cerai gugat masih menyisakan ruang penafsiran yang berbeda sehingga penerapannya di lingkungan Peradilan Agama belum sepenuhnya seragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pengaturan hukum mengenai hak nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat serta menganalisis implementasi perlindungan hukumnya berdasarkan perkembangan putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan doktrin hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat tidak lagi hanya ditentukan oleh bentuk perceraian, tetapi juga didasarkan pada penyebab putusnya perkawinan, pembuktian mengenai nusyuz, kemampuan ekonomi mantan suami, serta penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak ekonomi perempuan melalui penafsiran yang lebih progresif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam agar selaras dengan perkembangan praktik peradilan sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan setelah perceraian.