TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

Abstract

Franchise atau waralaba merupakan bentuk perjanjian bisnis modern yang semakin berkembang di Indonesia. Sistem ini memberikan hak kepada penerima waralaba (franchisee) untuk menggunakan merek, sistem, dan standar operasional milik pemberi waralaba (franchisor). Namun, hubungan hukum antara kedua pihak sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Perjanjian franchise termasuk kategori innominate contract, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, namun sah berdasarkan Pasal 1319 dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian franchise menurut hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, serta literatur dan putusan pengadilan terkait franchise. Hasil penelitian menunjukkan bahwa franchisor bertanggung jawab memberikan hak penggunaan merek, pembinaan usaha, dan menjaga reputasi bisnis, sedangkan franchisee berkewajiban membayar royalti dan menaati standar operasional. Pelanggaran terhadap kewajiban dapat berakibat pada sanksi ganti rugi, pemutusan perjanjian, atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan klausula yang jelas dan seimbang dalam kontrak franchise guna menjamin kepastian hukum. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya kajian hukum perdata tentang innominate contract, sementara secara praktis memberikan pedoman dalam penyusunan perjanjian franchise yang adil dan harmonis