Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

Abstract

Pedagang kaki lima merupakan para pedagang yang sedang menjalankan aktivitas dagang di area yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Penelitian ini dilatarbelakangi karena pengelolaan ketertiban dan ketenteraman pedagang kaki lima di Kota Surabaya seringkali mengalami kendala karena masih adanya pedagang yang berjualan di trotoar dan fasilitas umum secara tidak sesuai. Kepastian hukum berarti kejelasan norma, masyarakat memiliki pedoman yang jelas ketika suatu aturan berlaku bagi mereka. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, melakukan wawancara dan juga studi lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai implementasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji kendala dan solusi dalam penerapan peraturan daerah di Kota Surabaya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa, pertama, implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020  di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya menunjukkan bahwa penataan dan penertiban pedagang kaki lima masih belum sepenuhnya berjalan optimal, kedua, keterbatasan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja dan kurangnya kesadaran bagi masyarakat turut memperberat pelaksanaan penertiban, serta ketiga, personel Satuan Polisi Pamong Praja lebih sering menerapkan mekanisme tindak pidana ringan karena dinilai lebih efektif dibanding sanksi administratif yang berpotensi bagi pelanggaran berulang.