Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Pembaharuan Pengaturan Hukum Pembagian Harta Gono Gini Bagi Perkawinan Beda Negara

Abstract

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang tidak dibatasi oleh Hak Asasi Manusia. Konstitusi menormakan Hak Asasi Manusia yang memerintahkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan warga negara manapun. Dengan adanya cinta dan kasih sayang, keduanya mengikatkan diri dalam pernikahan. Pernikahan bagian dari upacara sakral yang tidak hanya berjanji di hadapan Tuhan, melainkan juga dengan adanya pencatatan administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah pemerintah lebih memperhatikan hak-hak dalam perkawinan campuran, sehingga pada akhirnya pembagian harta gono-gini dirasa mencukupi kedua belah pihak. Selain itu kedepannya perkawinan campuran beda negara lebih tidak tertutup dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji kekurangan pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan, pernikahan ada kalanya tampak pada permukaan saja seperti warga negara asing yang melangsungkan pernikahan secara siri dengan sengaja di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan konflik perkawinan seperti terjadinya perceraian. Perceraian tidak dapat dihindari oleh siapapun baik itu sesama warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sehingga harta gono-gini menjadi persoalan yang perlu diselesaikan dalam Hukum Indonesia. Permasalahan sering timbul seperti eksistensi kewenangan pemerintah dalam pembaharuan pengaturan hukum pembagian harta gono-gini bagi perkawinan campuran, sehingga dalam pembaharuan ini terdapat hambatan yang menjadi penghalang. Diperlukan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.