The Role of Restorative Justice in Indonesian Progressive Law Viewed from the Perspective of Legislation

Abstract

Polemik berkenaan dengan pelaksanaan restorative justice di Indonesia merupakan sesuatu hal yang sangat berkembang saat ini. Sejak ditetapkannya kesepakatan Bersama antara Lembaga Mahkamah Agung, Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan serta Lembaga Kementerian Hukum dan HAM tentang pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan yang akan coba dikaji dalam memberikan pendalam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pendekan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, bahan hokum sekunder yang terdiri dari referensi pandangan para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian, serta bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari internet, website, majalah. Hasil dari penelitian ini bahwa walaupun pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi dimasyarakat hanya didasarkan pada peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan Agung RI, peraturan Mahkamah
Agung RI serta peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI, setidak-tidaknya dapat memberikan jalan dalam melakukan pendekatan restorative justice sebagai bagian dari hukum progressive

Abstract

The polemic regarding the implementation of restorative justice in Indonesia is something that is currently developing rapidly. Since the establishment of a Joint Agreement betweenthe Supreme Court, the Police, the Prosecutor's Office and the Ministry of Law and Human Rights regarding the restorative justice approach in resolving minor crimes that occur in society. This study uses a statutoryregulatory approach that will be examined in providing insight into matters related to the restorative justice approach in resolving minor crimes in society. The data used is secondary data consisting of primary legal materials consisting of statutory regulationsrelatedtotheresearch,secondarylegalmaterialsconsistingofreferences to expert views related to the research material, and secondary legal materials, namely data obtained from the internet, websites, magazines. The results of this study are that although the restorative justice approach in resolving minor crimes that occur in society is only based on the regulations of the Chief of Police, the RegulationsoftheAttorneyGeneraloftheRepublicofIndonesia,theregulationsof theSupremeCourtoftheRepublicofIndonesiaandtheregulationsoftheMinistry ofLawandHumanRightsoftheRepublicofIndonesia,atleastitcanprovideaway to carry out a restorative justice approach as part of progressive law.Keywords:Restorative,Justice,Approach,Agreement,ProgressiveTheRoleofRestorativeJusticeinIndonesianProgressiveLawViewed from the Perspective of Legislation