DESENTRALISASI, KORUPSI, DAN TAMBAL SULAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Penulis

  • Ichwani Siti Utami Universitas Pamulang

DOI:

https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p35-46

Kata Kunci:

korupsi, desentralisasi, pemerintahan daerah

Abstrak

Artikel ini membahas secara umum tentang korupsi yang terjadi pada era desentralisasi di Indonesia. Pembahasan dalam artikel ini meliputi; kemunculan desentralisasi, tren korupsi di daerah, dan tambal sulam pemerintahan daerah. Tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah menjadikan cita-cita demokrasi dalam menjalankan pemerintahan daerah yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sulit untuk terwujud. Perubahan regulasi hanya menjadi tambal sulam berjalannya otonomi daerah, belum ada kesadaran dari para pejabat atau calon pejabat daerah yang sungguh-sungguh dalam menjalankan pemerintahan daerah. Hal ini membuat rakyat daerah menjadi semakin pasif terhadap demokrasi karena dijejali berita-berita korupsi yang terjadi di daerah.

Referensi

ICW, D. I. (2014). Tren Korupsi Semester 1 Tahun 2014. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Korupsi, K. P. (2011). Laporan Akhir Tahun 2011. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kustiawan. (2011). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haja, 312-323.

Manan, B. (1990). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945 . Bandung: Universitas Padjajaran.

Noor, M. (2012). Memahami Desentralisasi Indonesia . Yogyakarta: Interpena.

Putra, P. B. (2012). Korupsi di Daerah : Salah Jalan Penyelenggaraan Administrasi Daerah. Jurnal Borneo Administrator, 161-179.

Surkati, A. (2012). Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Antardaerah. Jurnal Mimbar, 39-46.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Widhi Novianto, E. S. (2015). Telaah Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.

Diterbitkan

2018-04-01

Cara Mengutip

Utami, I. S. (2018). DESENTRALISASI, KORUPSI, DAN TAMBAL SULAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1), 35–46. https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p35-46