Analisis dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Covid-19 Melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
DOI:
https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17753Keywords:
Analisis, Dampak Kebijakan Pemerintah, Penanggulangan Covid-19Abstract
Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Metode penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah Negara Indonesia sendiri menggunakan metode lockdown berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Berkenaan dengan hal tersebut Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19. Penemuan dan produksi vaksin Covid-19 ini sangat penting untuk dapat segera menangani krisis kesehatan maupun krisis ekonomi.
References
Das, Nas. Be Careful Of The Next 2 Years. 7 Mei 2020. 18 September 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=3KMzCR4o9aY>.
Emma, Natalia. "Fears rise of social unrest in Indonesia: Dangerous phase. The Australian Financial Review : Melbourne." jakarta, 2021. September 2021.
Holandari, Aida. Insentif Pajak Pengadaan Vaksin Corona dalam Perpres No. 99 Tahun 2020. 2020. September 2021. <https://www.pajakku.com/read/5f8e694a2712877582239255/Insentif-Pajak-Pengadaan-Vaksin-Corona-dalam-Perpres-No-99-Tahun-2020>.
Iqbal, Muhammad, Susanto, Sutoro, Moh. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388. 18 september 2021.
Noersanti, Lina; Juniarti; Akhmadi, Ali; B, Sapta Giraldi;. "Pandemi COVID-19 : Tantangan, Dampak Sosial Ekonomi." PROGRESIF 1.1 (2020): 7-14. September 2021. .
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020. Ed. BPK RI. n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136554/perpu-no-2-tahun-2020>.
"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020." 2020. covid19.go.id. <https://covid19.go.id/p/regulasi/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-99-tahun-2020>.
Peta Sebaran. 5 mei 2019. 18 September 2021. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.
pojoknews.pikiran-rakyat.com. 9 oktober 2020. September 2021. <https://pojoknews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-72816482/perpres-pengadaan-vaksin-dan-vaksinasi-covid-19-sudah-ditandatangani>.
Policy Paper Peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Indonesia Yang Lebih Sehat. 4 Juni 2018. 18 September 2021. <http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2018/10/Policy_Paper_Tobacco_Taxation_Bahasa_Indonesia.pdf>.
Politik, Hukum dan Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Masa Pandemi Covid-19. 2 oktober 2020. September 2021. <https://kaltimtoday.co/politik-hukum-dan-urgensi-penyelenggaraan-pilkada-serentak-di-tengah-masa-pandemi-covid-19/>.
Soerjono, soekanto, Mamudji, Sri. "Penelitian Hukum Normatif." Jakarta: Rajawali, 1985. 4-15. 2021.
Suryahadi, Asep. "The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. SMERU. Working Paper. The SMERU Research Institute." Jakarta, 2020. 18 September 2021.
Warsida. Pengaruh Variabel Sosio-Demografis terhadap Mobilitas Ulang-Alik di Jabodetabek. Vol. 13. Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 2013. 2159-176 ISSN 1411-5212 vols.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with Pamulang Law Review (PalRev) retain copyright in their published works and grant the journal the right of first publication. All articles are published under the https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?utm.
Under this license, users are permitted to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, including commercial purposes, provided that appropriate credit is given to the original author(s), the original publication in Pamulang Law Review is acknowledged, a link to the applicable license is provided, and any adapted material is distributed under the same or a compatible license.
Authors may enter into separate and additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of their work, including depositing it in institutional repositories, personal or professional websites, and other scholarly platforms, provided that the original publication in Pamulang Law Review is properly acknowledged.
Authors are encouraged to disseminate their published works through appropriate scholarly channels to enhance accessibility, visibility, discoverability, and scholarly impact.


