UPAYA MENINGKATKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS MELALUI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Authors

  • Askari Razak Universitas Muslim Indonesia
  • Aan Aswari Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.32493/palrev.v6i1.33384

Keywords:

Fungsi, KPU, Pemilu, Demokratis.

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas terlaksananya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yang dilakukan di KPU Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2019 ialah kurang efektif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat hampir mencapai 90% namun pada saat yang bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 3,02 % atau berjumlah 3676. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU yaitu faktor eksternal dan internal baik dari cuaca, beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung atau aksesibilitas, sumberdaya manusia yang berkualitas dari jajaran KPU dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan beberapa upaya peningkatan dari pengalaman pesta domokrasi rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin, yaitu hendaknya KPU lebih bersinergi dari berbagai pihak, lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui rekrutmen, sarana dan prasarana yang masih terkendala, sosialisasi serta pendidikan pemilih agar KPU mampu mewujudkan pemilu yang demokratis.

References

Abdullah, La Ode. “SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA BAUBAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA.†Jurnal Hukum Volkgeist, vol. 2, no. 2 SE-Articles, Apr. 2018, https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.89.

Adi Soeprapto, Susilasti DN, Basuki Agus Suparno. “Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 Di DIY.†Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 12, no. 1, 2015, pp. 39–54.

Al-Fatih, Sholahuddin. “Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Legal Impact of the Threshold Regulation.†Jurnal Yudisial, vol. 12, no. 1, 2019, pp. 17–38, https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258.

Allen, Nathan W. “Clientelism and the Personal Vote in Indonesia.†Electoral Studies, vol. 37, 2015, pp. 73–85, https://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.10.005.

Aspinall, Edward, et al. “Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?†Journal of Current Southeast Asian Affairs, vol. 40, no. 1, 2021, pp. 3–27, https://doi.org/10.1177/1868103421989720.

Djuyandi, Y., et al. “Using Vote E-Recapitulation as a Means to Anticipate Public Disorders in Election Security in Indonesia.†Humanities and Social Sciences Reviews, vol. 7, no. 5, 2019, pp. 111–22, https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7515.

Elven, Tareq Muhammad Aziz, and Shalahuddin Ahmad Al-Muqorrobin. “Consolidating Indonesia’s Fragile Elections Through E-Voting: Lessons Learned from India and the Philippines.†Indonesian Comparative Law Review, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 63–80, https://doi.org/10.18196/iclr.v3i1.11298.

Fahmi, Khairul. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.†Jurnal Konstitusi, vol. 7, no. 3 SE-Articles, May 2016, pp. 119–60, https://doi.org/10.31078/jk735.

Firdaus, Sunny Ummul. “Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis.†Jurnal Konstitusi, vol. 8, no. 2 SE-Articles, May 2016, pp. 91–112, https://doi.org/10.31078/jk825.

Gleko, Petrus, et al. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.†JISIP-UNJA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 38–47, https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.367.

Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.†Rechtsvinding, vol. 4, no. 1, 2015, p. 179, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136.

Luthfy, Riza Multazam. “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi.†Masalah-Masalah Hukum, vol. 48, no. 4, 2019, p. 319, https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330.

Mahpudin, Mahpudin. “Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi Dan Kepercayaan.†Jurnal PolGov, vol. 1, no. 2, 2019, p. 157, https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886.

Mamonto, Moch. Andry Wikra Wardhana. “LEGAL POLITICS OF SIMPLIFYING POLITICAL PARTIES IN INDONESIA (Case Study of 2004-2014 Election).†Substantive Justice International Journal of Law, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 1–20, https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.25.

Nazriyah, Riri. “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011).†Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol. 18, no. 0 SE-Articles, Jan. 2017, pp. 107–26, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7235.

Nugroho, Heru. “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia.†Jurnal Pemikiran Sosiologi, vol. 1, no. 1, 2015, p. 1, https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419.

Nuhrawati, Andi. “HUKUM DAN DEMOKRASI JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT.†PLENO JURE, vol. 7, no. 2, 2018, pp. 16–27, https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i2.347.

Pahlawan, Juang, et al. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia.†Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 10–19, https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.54.

Pangestu, Aji. “UPAYA MEMINIMALISIR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK 2024.†Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 31–44.

Putri Sjafrina, Almas Ghaliya. “Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik.†Integritas : Jurnal Antikorupsi, vol. 5, no. 1 SE-Articles, June 2019, pp. 43–53, https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI 1945, 1945, pp. 1–12.

Rinakit, Sukardi. “Indonesian Regional Elections in Praxis.†IDDS Commentaries, no. 67906982, 2005, pp. 1–3, https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/CO05065.pdf.

Sihombing, M. J., and D. Anggara. “Analisis Kegagalan Partai Politik Baru Pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Jambi Tahun 2019.†JISIP Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, vol. 4, no. 1, 2020, pp. 16–25, https://doi.org/10.22437/jisipunja.v4i1.20961.

Sirait, Ferdinand Eskol Tiar, et al. “Beauty, Educational Prestige and Vote Choice in Indonesia: An Experimental Study.†South East Asia Research, vol. 30, no. 3, July 2022, pp. 341–60, https://doi.org/10.1080/0967828X.2022.2119160.

Sumantri, Muhammad Arief. “Kalkulasi Vote Buying-Short Form (VB-S) Dalam Pemilihan Umum.†Jurnal Psikologi Sosial, vol. 19, no. 3, 2021, pp. 230–40, https://doi.org/10.7454/jps.2021.25.

Wijaya, Arif. “Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.†Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, vol. 4, no. 01, 2014, pp. 136–58, https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.136-158.

Yumasdaleni, et al. “From Campus to Legislatures: Women’s Experience of Electoral Politics in Indonesia.†Asian Journal of Women’s Studies, vol. 28, no. 4, Oct. 2022, pp. 457–77, https://doi.org/10.1080/12259276.2022.2148373

Downloads

Published

2023-08-16

Issue

Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023

Section

Articles

License

Penulis yang artikelnya diterbitkan pada Jurnal Pamulang Law Review ini menyetujui persyaratan berikut:

  1. Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
  2. Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (mis., Dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan. Lihat (The Effect of Open Access).