Penerapan Konsep Hukum Progresif Perdata Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Substantif

Authors

  • M. Al Hafiz Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  • Yunanto Yunanto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

DOI:

https://doi.org/10.32493/palrev.v6i2.35450

Keywords:

Perkara Perdata, Hukum Progresif, Keadilan Substantif.

Abstract

Penegakan hukum perdata saat ini sarat akan prosedur dan formal sehingga keadilan yang dicapai hanya keadilan prosedural. Adanya konsep hukum progresif dapat memberi cara pendang baru kepada hakim dalam memutus perkara perdata, sehingga diharapkan putusannya dapat mencapai keadilan substantif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menerpakan konsep hukum progresif pada perkara perdata agar dapar mencapai keadilan substantif yang merupakan keadilan diharapkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode Doktrinal dengan Pendekatan Koseptual. Untuk dapat mencapai keadilan substantif perlu peran aktif dari para hakim pada saat pemeriksaan perkara perdata. Hakim diharuskan untuk aktif dalam mennggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Adanya konsep hukum progresif menjadikan cara pandang yang baru bagi hakim bahwa dalam memutus perkara perdata tidak harus selalu terpaku pada peraturan perundang-undangaan semata, namun perlu juga akan tetapi juga perlu memperhatikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

References

Arif, M. Yasin Al. 2019. “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif.†Undang: Jurnal Hukum 2 (1): 169–92. Https://Doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2010. “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata.†Mimbar Hukum 22 (2): 347–59.

Hidayat, Maskur. 2014. “Hukum Perdata Progresif : Perubahan Dan Kesinambungan Penemuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata.†Jurnal Hukum Dan Peradilan 3 (3): 269–80. Https://Doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.269-280.

Junaidi, Dan M. Martindo Merta. 2020. “Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan.†Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie 13 (1): 60–77.

Poesoko, Herowati. 2015. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.†Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata 1 (2): 215–37. Https://Doi.org/10.36913/jhaper.v1i2.20.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

———. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.

Ravena, Dey. 2007. “Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegakan Hukum Di Indonesia.†Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 9 (3): 190–201. Https://Doi.org/10.29313/sh.v9i3.477.

Saputra, Rian. 2019. “Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif.†Wacana Hukum 25 (1): 10–18.

Sarmadi, A Sukris. 2012. “Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum).†Jurnal Dinamika Hukum 12 (2): 331–43.

Sulastri, Sri. 2015. “Penegakan Hukum Dalam Presfektif Keadilan Substansial.†Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2 (1): 205–13. Https://Doi.org/10.5218/zonodo.1257419.

Suteki, Dan Galang Taufani. 2020. Metodologi Peneliatian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek). Depok: Rajawali Pers.

Suwito, Suwito. 2015. “Putusan Hakim Yang Progresif Dalam Perkara Perdata (Telaah ‘Kasus Pohon Mangga’).†Hasanuddin Law Review 1 (1): 101–13. Https://Doi.org/10.20956/halrev.v1i1.43.

Talli, Abdul Halim. 2014. “Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara.†Al-Daulah 3 (1): 1–15.

Yunanto. 2013. Perjanjian Pra Nikah Dan Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Teori Dan Praktik. Semarang: Cv Madina.

Downloads

Published

2023-11-13

Issue

Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023

Section

Articles

License

Penulis yang artikelnya diterbitkan pada Jurnal Pamulang Law Review ini menyetujui persyaratan berikut:

  1. Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
  2. Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (mis., Dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan. Lihat (The Effect of Open Access).