Relevansi Hak atas Kewarganegaraan dalam Pasal 15 Ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights dan Hukum Islam
Keywords:
Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Kewarganegaraan.Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hak kewarganegaraan merupakan hak mendasar yang dijadikan identitas kepada setiap orang secara legal yang berhubungan dengan hak-hak lainnya, berupa hak atas perlindungan hukum, hak-hak politik, dan hak atas akses pelayanan sosial yang sigap dan responsif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis hak atas kewarganegaraan dalam Pasal 15 ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights, dan menganalisis pengaturan hak atas kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi literatur. Lalu, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara pengaturan terkait hak atas kewarganegaraan antara Pasal 15 ayat (1) UDHR dengan Hukum Islam, dimana setiap orang berhak memiliki hak atas kewarganegaraan demi mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya pengimplementasian substansi hukum secara optimal oleh aparat penegak hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
References
Arief, Supriyadi A. 2020. “Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan.” Jurnal Sasi 26 (4): 527–539.
Asy’ari, Asy’ari. 2021. “Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam.” MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum 1 (1): 1. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590.
Azzahra, Naila Syafa, and Tajul Arifin. 2024. “Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP.” RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan 2 (4): 283–299.
Badruzaman, Dudi. 2019. “Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” SUPREMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9 (1): 19–38.
Fitriani, Suci Emilia, and Tajul Arifin. 2022. “Nasionalisme Bangsa Dalam Perspektif Hadits Riwayat Imam Bukhari, Ibnu Hibban Dan Tirmidzi.” Jurnal Pemikiran Islam 2 (2): 152–171. https://doi.org/10.22373/jpi.v2i2.14188.
Harahap, Alwi Padly, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, and M. Fajri Yusuf. 2024. “Kemanusiaan Dan Keadilan: Mengeksplorasi Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Islam.” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 8 (1): 40–54.
Ine Fauzia. 2017. “Indonesia Dalam Doktrin Hukum Dan Pembangunan.” Jurnal Asy-Syari’ah 19 (2): 198–206.
Isharyanto. 2015. Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan). Yogyakarta: CV. Absolute Media.
Muhtaj, Majda El, M. Fahmi Siregar, Reh Bungana Beru PA, and Fazli Rachman. 2020. “Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.” Jurnal Hak Asasi Manusia 11 (3): 369–386.
Munggaranti, Fadia Annasya Putri, and M. Husni Syam. 2021. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Muslim India Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional.” Jurnal Prosiding Ilmu Hukum 7 (1): 57–61.
Novianti. 2014. “Status Kewargan Egaraan Gan Da Bagi Diaspora Indonesia Datam Perspektif Hukum Internasional.” Jurnal Kajian 19 (4): 311–325.
Novianti, Linda. 2021. “Prinsip Islam Dalam Melindungi Hak Minoritas.” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 14 (2): 227–242. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10123.
Nurhayati, and Muhammad Syukri Albani Nasution. 2020. “Maqāsīd Al-Sharīa in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council Regarding Congregational Worship During the COVID-19 Pandemic.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 54 (2): 252–275.
Saefuddin, Muflih. 2015. Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim Islam. Jakarta: Gema Insani.
Salampessy, Maryam, and Arief Fahmi Lubis. 2023. “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Bibliometrik Atas Kontribusi Penelitian (Protection of Human Rights).” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2 (08): 680–689. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.600.
Sardol, S. Masribut. 2014. “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Indonesia.” Journal Rechtsidee 1 (3): 1–13.
Setiawan, Hari Harjanto. 2017. “Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak.” Jurnal Sosio Informa 3 (1): 26–39. https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520.
Sigit, Rahmawati Novia, and Novianti. 2020. “Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar).” Uti Possidetis: Journal of International Law 1 (1): 118–147.
Sinombor, Sonya Hellen. 2022. “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum 3 (1): 13–26. https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330.
Sulaiman, Akhmad, Mohammad Yunus Masrukhin, and Ibnu Burdah. 2023. “Ulamā, Maṣlaḥah, and the Politics of Fatwa: The Shifting of Ali Gomaa’s Fatwa Approach during the 2011 Egyptian Revolution.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 57 (2): 284–307.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Novita Ardiyanti Ningrum, Tajul Arifin, Ine Fauzia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang artikelnya diterbitkan pada Jurnal Pamulang Law Review ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
- Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (mis., Dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan. Lihat (The Effect of Open Access).
