Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review

Vol. 8 No. 1 (2025) : Agustus 2025

Published: 2025-08-15

Articles

Hakikat Badan Hukum Pemegang Hak dan Kewajiban Sebagai Subjek Hukum Perdata

Asih Susilowati

1-10
- PDF
Hakikat Prinsip Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Chetta Shatia Dwitama

11-25
- PDF
Pengaturan Kekosongan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dedi Pulungan

26-34
- PDF
Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Perlindungan Perempuan di Kota Batam

Imra Sulastri Gultom, Winsherly Tan, Emiliya Febriyani

35-47
- PDF
Dinamika Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia: Tinjauan Historis Dan Hukum

Melindya Santoso Putri

48-61
- PDF
Akta Otentik Sebagai Pembuktian Yang Sempurna Dalam Ketentuan Hukum Perdata

Mohamad Anwar

62-74
- PDF
Relevansi Hak atas Kewarganegaraan dalam Pasal 15 Ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights dan Hukum Islam

Novita Ardiyanti Ningrum, Tajul Arifin, Ine Fauzia

75-87
- PDF
Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Hasil Perjanjian Jual Beli Dalam Perundang-Undangan Perdata Di Indonesia

Nurhayati

88-98
- PDF
Perbandingan Konsep Dan Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Dan Asas Teritorial Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia

Nursolihi Insani

99-107
- PDF
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah: Analisis dan Perspektif

Putri Afifah Yushalia Faisal

108-125
- PDF
Mewujudkan Keadilan dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Pribadi yang Sama di Mata Hukum Dalam Pasal 6 The Universal Declaration of Human Rights

Putri Maharani Rahma Aisah, Tajul Arifin, Ine Fauzia

126-135
- PDF
Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Atas Putusan Pengadilan Agama Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Reni Suryani, Dea Dahlia, Desi Permatasari, Dauman

136-147
- PDF
Penerapan Sistem Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Supiyati

148-155
- PDF
Hak Jaminan Yang Dibebankan Pada Hak Atas Tanah Dari Suatu Perjanjian Hutang Piutang

Sylvia Hasanah Thorik

156-169
- PDF
Analisis Yuridis Terhadap Kesalahan Prosedural Penetapan Tersangka

Welly Indra

170-181
- PDF

Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review

Articles

Hakikat Badan Hukum Pemegang Hak dan Kewajiban Sebagai Subjek Hukum Perdata

Hakikat Prinsip Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Pengaturan Kekosongan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Perlindungan Perempuan di Kota Batam

Dinamika Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia: Tinjauan Historis Dan Hukum

Akta Otentik Sebagai Pembuktian Yang Sempurna Dalam Ketentuan Hukum Perdata

Relevansi Hak atas Kewarganegaraan dalam Pasal 15 Ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights dan Hukum Islam

Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Hasil Perjanjian Jual Beli Dalam Perundang-Undangan Perdata Di Indonesia

Perbandingan Konsep Dan Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Dan Asas Teritorial Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah: Analisis dan Perspektif

Mewujudkan Keadilan dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Pribadi yang Sama di Mata Hukum Dalam Pasal 6 The Universal Declaration of Human Rights

Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Atas Putusan Pengadilan Agama Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Penerapan Sistem Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Hak Jaminan Yang Dibebankan Pada Hak Atas Tanah Dari Suatu Perjanjian Hutang Piutang

Analisis Yuridis Terhadap Kesalahan Prosedural Penetapan Tersangka

menu2025

Information

JOURNAL TEMPLATE