Pengaturan Kekosongan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Keywords:
Pengaturan Penjabat Kepala Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kepastian Hukum yang BerkeadilanAbstract
Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum, maka segala tindakan atau perbuatan hukum Pemerintah tentu harus terlebih dahulu berdasarkan hukum sebagai asas legalitas atas tindakan atau perbuatan hukum Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, adapun kajian penelitian ini pertama mengenai keadilan dan kepastian hukum atas tindakan atau perbuatan hukum pemerintah, kedua mengenai kedudukan surat edaran dalam peraturan perundang-undangan, ketiga mengenai pengaturan kewenangan penjabat kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum, yang dipelopori oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus, ia berpendapat tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Kemudian teori hierarki perundang-undangan yang dipelopori oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, teori ini mengajarkan terkait susunan norma peraturan perundang-undangan, bahwa norma peraturan perundang-undangan yang dibawah harus bersumber dan berdasar pada norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Teori yang ketiga yaitu teori kewenangan yang dipelopori oleh Philipus M. Hadjon dikemukakan melalui dua cara utama yakni diperoleh secara atribusi dan delegasi.
References
R.D.H. Koesumaatmaaja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Bina Cipta, 1979
Michael R. Purba, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Jakarta: Widyatama, 2009.
Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Jakarta: LP2AB, 2015,
Politik massa mengambang yang dipraktikkan oleh rezim Soeharto tidak terlepas dari digulirkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar atau lebih dikenal dengan istilah fusi partai politik.
Yusnani Hasyimzoem dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019,
Gamawan Fauzi, Sengketa Pemilukada, Putusan MK dan Pelaksanaan Putusan MK Dalam Demokrasi Lokal, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
Jhon Locke, Two Treaties of Civil Government, London: J.M. Sent and Sos Ltd, 1960
Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta: Aksara Baru, 1985
Dalam Sadu Wasistono, Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, Dalam Syamsuddin Haris (Ed.), Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: Kerjasama AIPI, LIPI dan Partnership For Governance Reform, 2005
Robert Rienow, Introduction to Government, New York: Alfred A. Knoof. III, 1966
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dian Bakti Setiaw an, Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
Hasil wawancara dengan Kementerian Dalam Negeri, sebagai narasumber Isnandar Aristo Prabowo, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setjen Kemendagri, Jakarta: tanggal 24 November 2023.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 dedi pulungan pulungan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Pamulang Law Review (PalRev) retain copyright in their published works and grant the journal the right of first publication. All articles are published under the https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?utm.
Under this license, users are permitted to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, including commercial purposes, provided that appropriate credit is given to the original author(s), the original publication in Pamulang Law Review is acknowledged, a link to the applicable license is provided, and any adapted material is distributed under the same or a compatible license.
Authors may enter into separate and additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of their work, including depositing it in institutional repositories, personal or professional websites, and other scholarly platforms, provided that the original publication in Pamulang Law Review is properly acknowledged.
Authors are encouraged to disseminate their published works through appropriate scholarly channels to enhance accessibility, visibility, discoverability, and scholarly impact.
