Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Atas Putusan Pengadilan Agama Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Keywords:
Perceraian, Hak Asuh Anak, Putusan PengadilanAbstract
Perceraian adalah putusnya Perkawinan, dalam arti putusnya ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi anak, terutama jika mereka masih kecil dan belum memahami situasi perceraian orang tua. Penentuan hak asuh yang tidak sesuai dengan keinginan anak dapat menimbulkan rasa sedih, cemas, dan trauma pada anak. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam merealisasikan nilai dari suatu keputusan pengadilan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat untuk para pihak yang terlibat sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan harus memperlakukan dengan cermat, baik dan teliti dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua
References
Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
ayyid Ahmad Musayyar, 2008, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga, PT Gelora Aksara Pratama
Soemiati, 2007, Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
Sulaiman Rasjid, 1992, Fiqh Islam, Bandung: CV Sinar Baru, Cet 25
Abdul Jalil (Eds), 2000, Fiqh Rakyat, Yogyakarta: LKIS
Jafar, I., Mohamad Kasim, N., & Alhasni Bakung, D. 2023, Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2 (5), 1201–1208.
Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. 2022. Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 151159.
Octaviana, H. 2024. Kekuatan Putusan Pengadilan Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Sanjaya, U. H, 2015, Keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. Yuridika, 30 (2),
Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 4 (2)
Soeparman, S. (2018). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hubungan Antara Orang Tua dan Anak. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34 (4)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 reni suryani reni, Dea Dahlia, Desi Permatasari, Dauman

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Pamulang Law Review (PalRev) retain copyright in their published works and grant the journal the right of first publication. All articles are published under the https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?utm.
Under this license, users are permitted to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, including commercial purposes, provided that appropriate credit is given to the original author(s), the original publication in Pamulang Law Review is acknowledged, a link to the applicable license is provided, and any adapted material is distributed under the same or a compatible license.
Authors may enter into separate and additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of their work, including depositing it in institutional repositories, personal or professional websites, and other scholarly platforms, provided that the original publication in Pamulang Law Review is properly acknowledged.
Authors are encouraged to disseminate their published works through appropriate scholarly channels to enhance accessibility, visibility, discoverability, and scholarly impact.


