Vol. 7 No. 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan

Articles

• KAJIAN TEORITIS TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP, NORMA, DAN PRAKTIK DI PENGADILAN HUKUM KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.PT. Mandala Airlines)

  Wina Bugi Wijaya

  1-18

  • PDF

• KAJIAN TEORITIS UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN PROFESIONALITAS DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI

  Tahta Anedea

  19-36

  • PDF

• KEDUDUKAN TENAGA GURU HONORER DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

  Rino Dedi Aringga

  37-56

  • PDF

• KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

  Welly Indra

  57-74

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

  Serena Ghean Niagara, Candra Nur Hidayat

  75-99

  • PDF

• IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/27/PBI/2012 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya)

  Haryono Haryono, Edi Sofwan

  75-99

  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR TERHADAP PEMBEBANAN JAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTEE) SEBAGAI JAMINAN UTANG DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PASAL 1820 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Analisis Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

  Purmanto Purmanto, Susanto Susanto, Bambang Wiyono

  121-140

  • PDF

• KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR 09/PTS/BPSK-TANGSEL/VI/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  N. Sri Nurhayati

  141-166

  • PDF