Dasar-Dasar Penerapan Good Governance Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 14 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Izin Mendirikan Banguan (IMB) dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan

Dasar-Dasar Penerapan Good Governance Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 14 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Izin Mendirikan Banguan (IMB) dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan

Authors

  • Asih Susilowati Fakultas Hukum Universitas Pamulang

DOI:

https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12786

Keywords:

Peraturan, Masyarakat, Pemerintahan yang Bagus

Abstract

Para pelaku dan politisi di daerah perlu menyadari bahwa keberadaannya dipercaya untuk kurun waktu tertentu, sehingga perlu adanya kejelasan, fokus dan realistis. Jadwal acara. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan metode hukum social/sosiologis yuridis. Alat pengumpulan data melalui  wawancara. Mendapatkan data dan melakukan analisis kualitatif. Ternyata ini adalah proses atau prosedur untuk mendapatkan izin dan otorisasi Tata Kota dan Tata Kota Tangerang Selatan. Kualitas pelayanan publik terkait dengan pemeliharaan IMB di Tangerang Selatan terkait dengan SPM, namun karena berbagai alasan termasuk cacat, mungkin tidak dapat diimplementasikan dengan baik Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan birokrasi dan partisipasi masyarakat sangat rendah. Atas dasar ,dasar-dasar tata kelola yang baik yang ada, penerapan dasar-dasar tata kelola yang baik dalam pengelolaan IMB Tangerang Selatan tidak dapat sepenuhnya diterapkan, misalnya prinsip partisipasi tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan prinsip tata kelola yang baik tidak dapat diterapkan secara optimal. . Penerapan dasar-dasar good governance dalam pengelolaan IMB di Tangerang Selatan belum terlaksana secara optimal. 

References

Arikunto, S., 2000, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta. Bungin, B. M., 2010, Penelitian Kualitatif, PT. Kencana, Jakarta.

Bacshan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Badung, Alumni, 1985

Bagir Manan, Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2004

Faisal Akbar, Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003

MP, H. Muhamad Rezky Pahlawan. "Pelayanan Publik Yang Baik Demi Mewujudkan Suatu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Sistem Ketatanegaraan." Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 6.2 (2020).

Inu Syafie, K., dkk, 1999, Ilmu Administrasi Negara, Binaman Pressindo, Jakarta.

Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta.

Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad, Abduh, Propil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) Dikatitkan Dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Jakarta, USU Press, 1998

N.M. Spelt & J.B.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Utrecht, 1991

Nasution, 2001, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.

Downloads

Published

2021-08-27
Loading...