KRITIK TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI STATUS AHLI WARIS KHUNTSA
DOI:
https://doi.org/10.32493/palrev.v1i1.2844Keywords:
Kritik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KhuntsaAbstract
Telaah dalam karya ilmiah ini sebenarnya ditujukan pada eksistensi keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kini berusia 26 tahun terhadap kewarisan khuntsa di mana tidak adanya aturan yang jelas berkenaan dengan kewarisan khuntsa. Padahal pembahasan kewarisan dalam kitab-kitab fikih klasik dapat kita temukan beragam pendapat hingga perbedaan pendapat dari para fuqoha atau imam mazhab mengenai status kelamin khuntsa sampai dengan perolehan harta waris yang seharusnya diterima oleh khuntsa. Pertanyaannya adalah bukankah kitab-kitab fikih klasik ini dijadikan rujukan dalam proses penyusunan KHI ? Penelitian ini menunjukkan tidak adanya aturan dalam KHI berkenaan kewarisan khuntsa, hal demikian memungkinkan di kemudian hari lahirnya tidak adanya kepastian hukum karna keputusan yang beragam di Pengadilan Agama terhadap perkara yang sama namun tidak pada kitab-kitab fikih klasik membahas khuntsa berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with Pamulang Law Review (PalRev) retain copyright in their published works and grant the journal the right of first publication. All articles are published under the https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?utm.
Under this license, users are permitted to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, including commercial purposes, provided that appropriate credit is given to the original author(s), the original publication in Pamulang Law Review is acknowledged, a link to the applicable license is provided, and any adapted material is distributed under the same or a compatible license.
Authors may enter into separate and additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of their work, including depositing it in institutional repositories, personal or professional websites, and other scholarly platforms, provided that the original publication in Pamulang Law Review is properly acknowledged.
Authors are encouraged to disseminate their published works through appropriate scholarly channels to enhance accessibility, visibility, discoverability, and scholarly impact.


