Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi dalam Peralihan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12663Keywords:
Gratification, Public Services, Land OfficeAbstract
The purpose of this study is to describe and analyze the problems of public services in the land office and to analyze the efforts made to control gratification in the Land Office. The research method used is Socio Legal, the effect of legal rules on certain social problems, in this case analyzing the legal rules of public services and the eradication of corruption associated with the implementation of public services at land offices in Indonesia with a case-based approach.The results in this study, on the one hand, found a form of problematic public services at the land office, namely the massive gratification carried out by officials / ASN. However, on the other hand, efforts have been made to control gratuities, including the Head of BPN regulation Number 15 of 2013 concerning Gratuity Control, which still has weaknesses in its application, so that further efforts are needed to create an Integrity Zone in land offices in Indonesia.
References
Fazzan, dkk. (2015). Gratification In The Perspective Of The Positive Law In Indonesia, Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies. Vol.2, No.1, June. Retrieved from: https : //www.journalarrainy.com/ojs/index.php/jar/article/view/48/36
Islamy, Irfan. (2000). Reformasi Pelayanan Publik, Makalah Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Era Globalisasi, dipresentasikan pada Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Globalisasi di Kabupaten Trenggalek.
KPK, KPK tetapkan Pejabat BPN Sebagai tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020. Retrieved from : kpk.go.id/kpk-tetapkan-pejabat-bpn-sebagai-tersangka-dugaan-penerimaan-gratifikasi.
KPK, Modul Tindak Pidana Korupsi, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, Retrieved from : https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf.
KPK. (2006). Memahami Gratifikasi untuk mencegah korupsi_ Materi Seminar. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK, KPK Tetapkan Pejabat BPN Sebagai Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi, siaran pers 29 November 2019, akses pada 19 Oktober 2020. Retrived from : https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1399-kpk-tetapkan-pejabat-bpn-sebagai-tersangka-dugaan-penerimaan-gratifikasi.
Ombudsman, Membaca Hak Publik di Kantor Pertanahan, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020. Retrieved from :
https://ombudsman.go.id/artikel/r/rtikel--membaca-hak-publik-di-kantor-pertanahan.
Paris, Yusran. (2014). Pengaruh Pelayanan Bidang Penerbitan Sertifikat Tanah Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Vol. 4, No. 1 (66). Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional. (2018). Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertanahan, Jakarta : Cetakan Pertama, - Desember 2018, ISBN: 978-979-1069-66-3
Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ratminto. (2006). Manajemen Pelayanan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Simamora, Mery Octaria, dkk. (2020). “Kepastian Hukum Terhadap Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Balikpapanâ€, Jurnal Lex Suprema, Vol 2 No 1, 380. Retrieved from : https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/207
Wakhid, Ali Abdul. (2017). Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 13 No.1. (53)UIN Raden Intan Lampung. Retrieved from : http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1619
Wardhani, Dwi K. dkk. (2019). Political Law of Jokowi's Government Land Registration, International Journal of Arts and Social Science, Volume 2 Issue 4, July-August (39) .
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
